Bagi yang mengetahui, judul tulisan ini barangkali agak menggelitik dan membongkar kemapanan berfikir. Memang, judul di atas merupakan sebuah “kenakalan berpikir” yang lahir dari kecemasan akibat melihat “kekuatan-kekuatan besar” yang disangka memiliki daya dobrak yang besar, nyatanya serupa dengan hembusan kecil yang hanya sanggup untuk memadamkan lilin.
Kalau ada yang duluan berkomentar bahwa ReRa itu merupakan program militer, barangkali pantas kalau pertanyaannya disambung menjadi, “Apa hubungan nya antara Mapala dengan Militer?”. Sebelum menjawab pertanyaan itu, tentu perlu mengupas secara singkat apa itu ReRa.
Dalam sejarah Indonesia program Restrukturisasi dan Rasionalisasi atau yang sering disebut ReRa menjadi sebuah terobosan bagi militer Indonesia di awal periode kemerdekaan. Secara garis besar program yang dicetuskan oleh Mohd. Hatta ini bertujuan untuk melakukan ‘Restrukturisasi’ atau perampingan segi jumlah tentara Indonesia. Serta ‘Rasionalisasi’ merupakan proses dimana individu membangun logika yang benar dan sistematis untuk digunakan pada keputusan. Serta proses indoktrinasi untuk menyatukan proses mental yang berbeda. Hatta melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi bukan karena tidak ada alasan, tapi pemerintah tidak sanggup membiayai banyaknya tentara yang dimiliki negara setelah berhasil merebut kemerdekaaan dan menindak lanjuti perjanjian Renville agar secepatnya membentuk Negara Serikat Indonesia.
Catatan sejarah memang tidak seluruhnya mengabarkan kebaikan dan dampak positif dari program ini. Karena justru dari pelaksanaan program ReRa, banyak tentara laskar rakyat yang jumlahnya lebih besar dan lebih besar perjuangan nya dalam kemerdekaan justru pada akhirnya disisihkan. Namun beberapa pengaruh positif justru menjadi patokan pembangunan militer dan inspirasi bagi organisasi lain.
Kembali menjawab pertanyaan di bagian awal tentang, “Apa hubungan nya antara Mapala dengan Militer?”, jawaban nya adalah “banyak persamaan, sedikit perbedaan”. Mapala sebagai sebuah organisasi kampus yang menjadi tempat berkumpul para mahasiswa pencinta alam, dikenal memiliki kekuatan solidaritas dan kekompakan yang tinggi. Senang berpetualang di belantara hutan. Dan perlengkapan yang mapala punya, sebelas dua belas dengan perlengkapan punya militer. Selain itu organisasi mapala juga dikenal dengan latihan disiplin ala militer dan sistem komando dalam menggerakkan organisasi. Persamaan atau sedikit perbedaan yang lain, biarlah kawan-kawan Mapala atau serdadu militer saja yang menjawab.
Tantangan “petualangan” baru
Program ReRa yang dulu menjadi wacana militer Indonesia, rasanya pantas di wacanakan kembali di dalam tubuh mapala, dan ini didasarkan pada kebutuhan serta kondisi faktual-objektif yang terjadi hari ini.
Kondisi begitu ‘bejibun’nya permasalahan lingkungan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan kemudian, seharusnya menyadarkan kawan-kawan mapala untuk turut ambil andil dalam perbaikan dan perubahan. Persoalan yang tengah marak seperti, penebangan liar, pencemaran udara, serta kerusakan lingkungan akibat penambangan, harusnya juga menjadi wacana baru untuk kemudian melahirkan tindakan baru. Inilah yang disebut Rasionalisasi ‘ala Mapala.
Kebutuhan akan pentingnya individu-individu atau kader yang turut ambil bagian dalam mewacanakan dan mengambil tindakan konkrit dalam menyelamatkan lingkungan, menjadi argumen yang rasional untuk “menggemukkan” organisasi mapala dengan anggota yang jumlahnya puluhan bukan belasan. Inilah yang disebut Restrukturisasi ‘ala Mapala.
Kemudian rasanya pantas mapala juga mengambil doktrin politik “Jalan Tengah” hasil buah pikir Jenderal A.H. Nasution, yang kemudian melahirkan doktrin Dwifungsi Militer yang kita benci itu, menjadi wacana baru yang ‘ala mapala. Kalau dalam doktrin Dwifungsi Militer, militer sebagai fungsi pertahanan-keamanan juga ikut dalam fungsi politik-pemerintahan. Maka Dwifungsi Mapala yang pantas diwacanakan adalah; pertama, mapala berfungsi untuk penyaluran minat dan bakat. Kedua, fungsi mapala sebagai sebuah ‘Gerakan Lingkungan’. Dwifungsi Mapala ini tentu akan menjadi sebuah Tantangan “petualangan” baru bagi kawan-kawan mapala.
Yok lihat lebih dalam
Kita buka mata dan telinga, kemudian mencoba untuk ‘fair’ menilai. Persoalan illegal logging di seluruh Aceh, persoalan tambang di Lhoong dan Manggamat, persoalan program ngawur ‘Aceh Green’, dan persoalan perdagangan karbon, sejatinya menjadi bagian dalam ruang pikir kawan-kawan mapala, bukan bagian dalam ruang pikir NGO-INGO lingkungan yang berselemak di Aceh.
Persoalan illegal logging di seluruh Aceh, persoalan tambang di Lhoong dan Manggamat, persoalan program ngawur ‘Aceh Green’, dan persoalan perdagangan karbon, sejatinya menjadi bagian dalam aksi nyata dan tindakan konkrit kawan-kawan mapala, bukan bagian dari latar belakang proposal dan program plan NGO-INGO lingkungan yang berserak di Aceh.
Jadi seharusnya, mapala tidak menjadi “gerbong sempit” yang digerakkan oleh lokomotif NGO-INGO. Tapi sejatinya memimpin sekaligus menjadi lokomotif yang menggerakkan seluruh elemen masyarakat Aceh termasuk NGO-INGO untuk ikut serta dalam perbaikan dan penyelamatan lingkungan.
Dan kembali, sebuah kabar duka kalau mapala dapat bergerak ketika “infus donor” mulai dialirkan kedalam tubuh organisasi mapala. Kekuatan solidaritas, semangat bertualang, disiplin, komando, dan kekompakan, mestinya menjadi modal besar untuk mengkomadoi gerakan lingkungan di Aceh.
Kalau kawan-kawan mapala masih menganggap Soe Hok Gie sebagai pendiri, maka mapala mesti menjadi gerakan, dan tak sekedar hobi. Karena Wanadri juga bukan sekedar hobi.
Kalau ada yang duluan berkomentar bahwa ReRa itu merupakan program militer, barangkali pantas kalau pertanyaannya disambung menjadi, “Apa hubungan nya antara Mapala dengan Militer?”. Sebelum menjawab pertanyaan itu, tentu perlu mengupas secara singkat apa itu ReRa.
Dalam sejarah Indonesia program Restrukturisasi dan Rasionalisasi atau yang sering disebut ReRa menjadi sebuah terobosan bagi militer Indonesia di awal periode kemerdekaan. Secara garis besar program yang dicetuskan oleh Mohd. Hatta ini bertujuan untuk melakukan ‘Restrukturisasi’ atau perampingan segi jumlah tentara Indonesia. Serta ‘Rasionalisasi’ merupakan proses dimana individu membangun logika yang benar dan sistematis untuk digunakan pada keputusan. Serta proses indoktrinasi untuk menyatukan proses mental yang berbeda. Hatta melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi bukan karena tidak ada alasan, tapi pemerintah tidak sanggup membiayai banyaknya tentara yang dimiliki negara setelah berhasil merebut kemerdekaaan dan menindak lanjuti perjanjian Renville agar secepatnya membentuk Negara Serikat Indonesia.
Catatan sejarah memang tidak seluruhnya mengabarkan kebaikan dan dampak positif dari program ini. Karena justru dari pelaksanaan program ReRa, banyak tentara laskar rakyat yang jumlahnya lebih besar dan lebih besar perjuangan nya dalam kemerdekaan justru pada akhirnya disisihkan. Namun beberapa pengaruh positif justru menjadi patokan pembangunan militer dan inspirasi bagi organisasi lain.
Kembali menjawab pertanyaan di bagian awal tentang, “Apa hubungan nya antara Mapala dengan Militer?”, jawaban nya adalah “banyak persamaan, sedikit perbedaan”. Mapala sebagai sebuah organisasi kampus yang menjadi tempat berkumpul para mahasiswa pencinta alam, dikenal memiliki kekuatan solidaritas dan kekompakan yang tinggi. Senang berpetualang di belantara hutan. Dan perlengkapan yang mapala punya, sebelas dua belas dengan perlengkapan punya militer. Selain itu organisasi mapala juga dikenal dengan latihan disiplin ala militer dan sistem komando dalam menggerakkan organisasi. Persamaan atau sedikit perbedaan yang lain, biarlah kawan-kawan Mapala atau serdadu militer saja yang menjawab.
Tantangan “petualangan” baru
Program ReRa yang dulu menjadi wacana militer Indonesia, rasanya pantas di wacanakan kembali di dalam tubuh mapala, dan ini didasarkan pada kebutuhan serta kondisi faktual-objektif yang terjadi hari ini.
Kondisi begitu ‘bejibun’nya permasalahan lingkungan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan kemudian, seharusnya menyadarkan kawan-kawan mapala untuk turut ambil andil dalam perbaikan dan perubahan. Persoalan yang tengah marak seperti, penebangan liar, pencemaran udara, serta kerusakan lingkungan akibat penambangan, harusnya juga menjadi wacana baru untuk kemudian melahirkan tindakan baru. Inilah yang disebut Rasionalisasi ‘ala Mapala.
Kebutuhan akan pentingnya individu-individu atau kader yang turut ambil bagian dalam mewacanakan dan mengambil tindakan konkrit dalam menyelamatkan lingkungan, menjadi argumen yang rasional untuk “menggemukkan” organisasi mapala dengan anggota yang jumlahnya puluhan bukan belasan. Inilah yang disebut Restrukturisasi ‘ala Mapala.
Kemudian rasanya pantas mapala juga mengambil doktrin politik “Jalan Tengah” hasil buah pikir Jenderal A.H. Nasution, yang kemudian melahirkan doktrin Dwifungsi Militer yang kita benci itu, menjadi wacana baru yang ‘ala mapala. Kalau dalam doktrin Dwifungsi Militer, militer sebagai fungsi pertahanan-keamanan juga ikut dalam fungsi politik-pemerintahan. Maka Dwifungsi Mapala yang pantas diwacanakan adalah; pertama, mapala berfungsi untuk penyaluran minat dan bakat. Kedua, fungsi mapala sebagai sebuah ‘Gerakan Lingkungan’. Dwifungsi Mapala ini tentu akan menjadi sebuah Tantangan “petualangan” baru bagi kawan-kawan mapala.
Yok lihat lebih dalam
Kita buka mata dan telinga, kemudian mencoba untuk ‘fair’ menilai. Persoalan illegal logging di seluruh Aceh, persoalan tambang di Lhoong dan Manggamat, persoalan program ngawur ‘Aceh Green’, dan persoalan perdagangan karbon, sejatinya menjadi bagian dalam ruang pikir kawan-kawan mapala, bukan bagian dalam ruang pikir NGO-INGO lingkungan yang berselemak di Aceh.
Persoalan illegal logging di seluruh Aceh, persoalan tambang di Lhoong dan Manggamat, persoalan program ngawur ‘Aceh Green’, dan persoalan perdagangan karbon, sejatinya menjadi bagian dalam aksi nyata dan tindakan konkrit kawan-kawan mapala, bukan bagian dari latar belakang proposal dan program plan NGO-INGO lingkungan yang berserak di Aceh.
Jadi seharusnya, mapala tidak menjadi “gerbong sempit” yang digerakkan oleh lokomotif NGO-INGO. Tapi sejatinya memimpin sekaligus menjadi lokomotif yang menggerakkan seluruh elemen masyarakat Aceh termasuk NGO-INGO untuk ikut serta dalam perbaikan dan penyelamatan lingkungan.
Dan kembali, sebuah kabar duka kalau mapala dapat bergerak ketika “infus donor” mulai dialirkan kedalam tubuh organisasi mapala. Kekuatan solidaritas, semangat bertualang, disiplin, komando, dan kekompakan, mestinya menjadi modal besar untuk mengkomadoi gerakan lingkungan di Aceh.
Kalau kawan-kawan mapala masih menganggap Soe Hok Gie sebagai pendiri, maka mapala mesti menjadi gerakan, dan tak sekedar hobi. Karena Wanadri juga bukan sekedar hobi.
